Kanwil Kemenkumham Jateng Verifikasi 3 Orang Pemohon Kewarganegaraan

PEKALONGAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan verifikasi Kewarganegaraan di Kota Pekalongan, Rabu, (30/08/2023).

Kegiatan yang diinisiasi Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Jateng itu, menggandeng Dinas Dukcapil Kita Pekalongan. Verifikasi Kewarganegaraan dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nur Ichwan.

Baca juga: Mayat Seorang Pria Ditemukan di Sungai Klawing Bojongsari

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan Penegasan Status Kewarganegaraan yang diajukan oleh 3 orang WNA yang sudah lama tinggal di Kota Pekalongan.

Dalam pelaksanaannya, Kadiv Yankumham bersama dengan pihak Dinas Dukcapil Kota Pekalongan melakukan pendalaman mengenai pemahaman pemohon terkait Negara Indonesia.

Baca juga: Peringati May Day, Polres Semarang dan Serikat Buruh Gelar Halal Bihalal

Dengan metode wawancara, Nur Ichwan mengajukan beberapa pertanyaan, misalnya siapa Presiden Indonesia, suku yang ada di Indonesia serta sejarah lahirnya Bangsa Indonesia. Termasuk, pemohon diminta untuk menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

"Pada kesempatan tersebut, Ketiga pemohon, satu persatu secara bergantian menjawab pertanyaan dari para penguji Verifikasi Kewarganegaraan, " ungkapnya. 

Baca juga: Hari Migran Internasional, Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Lebih Sigap Lindungi PMI

Sementara dari Dinas Dukcapil Kota Pekalongan, yang diwakili Sekretaris Dukcapil, Iskandar, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Muchammad Lutfi dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Endah Purbarini, menanyakan beberapa hal terkait data kependudukan, status pernikahan, catatan kepolisian

Acara diakhiri dengan penandatanganan berkas-berkas acara Verifikasi Kewarganegaraan oleh para pemohon.

Baca juga: Soroti Maraknya PHK pada Startup, Kurniasih Mufidayati: Ini Akan Semakin Memberatkan Pekerja

Dari Kanwil Kemenkumham Jateng hadir juga Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara dan Tim Kantor Wilayah.

(N.Son/Hms)

Baca juga: Porsi Dewan Pengawas Unsur Pekerja Didegradasi, Poempida: Enggak Perlu Ada BPJS Juga Tak Apa-apa Kok